Demo Tuntut Pembebasan Tahanan Politik, Saudi Tangkap 176 Orang

Ketakutan rezim Saudi kehilangan kekuasaan, membuat negara tiran itu bertindak kejam terhadap rakyatnya sendiri yang bersikap kritis. Sebagaimana yang dilansir AFP (2 /03), negara Saudi menangkap 176 demonstran yang membela tahanan dari kelompok Islam.

Polisi Saudi telah menangkap 176 orang, termasuk 15 perempuan, dengan tudingan  protes itu illegal. Para demonstran menuntu pembebasan para tahanan kelompok Islam, menurut kantor berita resmi SPA.

Mengutip juru bicara polisi, para demonstran ditangkap “setelah menolak untuk membubarkan pertemuan di luar kantor biro investigasi dan penuntutan di Buraida,” di pusat Arab Saudi.

Para pengunjuk rasa  dituding “kelompok sesat” – sebuah istilah yang biasa dipakai pihak berwenang untuk merujuk kepada jaringan jihad Al-Qaeda.

Demonstrasi adalah hal yang dilarang di Arab Saudi, sebuah kerajaan keluarga yang relatif tak tersentuh oleh pergolakan arab (arabspring).

Sekelompok kecil perempuan telah berkumpul hampir setiap hari di Buraida, di utara Riyadh, untuk menuntut pembebasan para kerabat mereka yang dipenjara, sementara puluhan demonstran menggelar aksi duduk di luar penjara Buraida pada bulan September.

Pada saat polisi membubarkan pengunjuk rasa, pihak berwenang kemudian memperingatkan mereka akan menghadapi “tindakan tegas”, suatu hal yang memicu kecaman dari Amnesty International yang mendesak Riyadh untuk menarik ancaman itu.

“Pemerintah Saudi seharusnya mendengarkan tuntutan mereka dan melepaskan para tahanan bukan malah menganiaya mereka”, kata sebuah lembaga HAM Amnesti Internasional yang berbasis di London.

Amnesty mengatakan parea pengunjuk rasa pada hari Jumat sedang meununtut pembebasan atas “lebih dari 50 perempuan dan anak-anak” yang ditahan setelah terjadi demonstrasi serupa dua hari sebelumnya.

Para wanita dan anak-anak “yang menuntut pembebasan kerabat mereka, dipenjara tanpa dikenakan tuduhan atau pengadilan,” kata lembaga pengawas HAM itu.

Beberapa wanita juga menyerukan pemecatan menteri dalam negeri di mana “kritik terhadap negara tidak dapat ditelorir,” katanya menambahkan.

Sebuah Saudi lembaga HAM Saudi yang independen mengatakan ada sekitar 30.000 tahanan politik di Kerajaan Teluk itu, sementara Riyadh membantahnya dan mengatakan tidak ada seorangpun tahanan politik. (RZ)