Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
Pembaca yang budiman, Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya-raya. Sumberdaya alamnya melimpah. Segala kekayaan alam ada di negeri ini: minyak bumi dan gas, batubara, emas, perak, nikel, tembaga, bijih besi, dan masih banyak yang lainnya. Tanahnya subur. Hutannya amat luas lengkap dengan keanekaragaman hayatinya. Itu baru di daratan. Di lautan—yang areanya jauh lebih luas—kekayaan alam Indonesia juga melimpah-ruah. Bukan hanya jutaan ton ikan dengan berbagai ragam jenisnya, tetapi juga kekayaan bawah laut dan keanekaragaman hayatinya. Belum lagi minyak bumi lepas pantai dan yang lainnya.
Jika semua itu dikaitkan dengan APBN kita—yang tentu memuat penerimaan maupun pengeluaran negara—sejatinya penerimaan negara dari berbagai kekayaan alam negeri ini amatlah besar; bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu triliun pertahun. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, tentu pengeluaran untuk rakyat juga sejatinya besar. Namun, gambaran seperti ini rupanya sekadar asumsi. Faktanya, dari tahun ke tahun, postur APBN kita berkebalikan dengan gambaran di atas. Penerimaan terbesar APBN kita (rata-rata 75%) bukan berasal dari hasil-hasil sumberdaya alam kita yang melimpah-ruah itu, tetapi dari pajak yang notabene sebagian besarnya dari rakyat. Mengapa? Karena sebagian besar sumberdaya alam itu sudah dikuasai pihak swasta dan terutama pihak asing. Ironisnya, sebagian besar pengeluaran APBN kita ternyata bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lain: membayar utang dan bunganya; gaji pegawai negeri; juga fasilitas dan perjalanan dinas para pejabat. Bahkan tren pengeluaran untuk fasilitas dan perjalanan dinas para pejabat meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, pengeluaran untuk rakyat—melalui subsidi—terus-menerus dikurangi.
Dengan postur APBN yang seperti itu, jelas bahwa Pemerintah dengan sengaja telah menzalimi rakyat. Pemerintah telah memeras dan menindas rakyatnya sendiri. Sebaliknya, Pemerintah terus-menerus memanjakan segelintir orang (para pejabat), pihak swasta dan terutama pihak asing.
Pertanyaannya: Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Apa indikasinya? Bagaimana pula solusinya menurut Islam? Dalam sistem Khilafah, adakah yang namanya APBN, dan bagaimana penjabarannya?
Itulah di antara sejumlah pertanyaan yang akan di jawab dalam tema utama al-wa’ie kali ini, selain tema-tema lain yang aktual dan penting untuk dikaji oleh pembaca.
Selamat membaca!
Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.