Jelang Pemilu 2014, sekitar 300 ulama Jatim dan 79 ulama daerah lainnya di Indonesia gelar Mudzakarah Ulama yang hasilnya menyerukan seluruh komponen bangsa tolak demokrasi. “Segera tinggalkan demokrasi dengan semua pernik-perniknya!” tegas KH Abdul Qoyyum, pemrakarsa Mudzakarah Ulama saat membacakan pers rilisnya usai mudzakarah, Sabtu (8/3) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
Menurut beliau, seluruh peserta Mudzakarah Ulama sepakat menyatakan demokrasi adalah sistem yang zalim; sistem yang membuka pintu lebar-lebar hegemoni, dominasi bahkan penjajahan asing kafir dan penyebab utama terjadinya krisis multidimensional.
Yang lebih parah, demokrasi adalah sistem kufur yang diharamkan oleh syariah. “Karena demokrasi adalah sistem yang menghalalkan yang diharamkan Allah serta mengharamkan yang dihalalkan Allah,” tegasnya.
Dalam mudzakarah tersebut, lanjut Pimpinan Majlis Taklim Pondok Bambu Al-Islam Malang, para ulama juga menyepakati solusi untuk menyelamatkan Indonesia yakni dengan perubahan sistem, bukan hanya perubahan rezim. “Perubahan dengan meninggalkan sistem demokrasi dan tegakkan Khilafah Islamiyah,” tegasnya.
Menurut Ketua Pemprakarsa KH Abdullah, acara ini merupakan bentuk ikhtiar ulama untuk terlibat secara aktif dalam memberikan solusi problem multi dimensional bangsa. “Tujuannya adalah menyelamatkan Indonesia dengan perspektif keilmuan para ulama, sebagai pewaris para nabi (waratsatul anbiya),” ungkap Pimpinan Ponpes Nurul Ulum Jember Jawa Timur tersebut.
Rusak Akibat Demokrasi
Dalam pemaparan makalahnya yKng berjudul Indonesia Darurat, KH Abdul Karim menyatakan Indonesia dianugerahi Allah SWT negeri yang kaya-raya, dari daratan hingga lautan. Namun, saat ini dalam kondisi gawat. Utang Indonesia saat ini sudah mencapai angka yang sangat besar. “Bisa jadi kalau kita tidak bisa membayar utang kita akan diusir!” ungkap ulama Jawa Timur tersebut.
Menurut beliau, itu terjadi lantaran Indonesia menerapkan demokrasi. Sumber daya alam yang menurut ajaran Islam wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, malah diserahkan kepada swasta bahkan asing.
Demokrasi pula yang membuat perzinaan dan riba merajalela. Padahal Rasulullah saw. telah memperingatkan, apabila zina dan riba telah tampak nyata di suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan diri mereka untuk menerima azab Allah. “Indonesia sangat gawat. Kalau sudah rusak seperti ini, sungguh hal ini sesuatu yang sangat mengerikan!” ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Al-Iksan Nganjuk Jawa Timur.
Hal itu, menurut KH Ali Bayanullah, terjadi lantaran demokrasi adalah sistem yang melegalisasi manusia merampas hak prerogratif Allah dalam membuat hukum. Padahal dalam al-Quran Surat al-An’am ayat 50, Allah menegaskan In al-hukmu illâ lil-Lâh, menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT.
Makanya, ungkap Ali saat menyampaikan makalah yang berjudul Demokrasi Merampas Hak Prerogatif Allah,lembaga legislasi pasti ada dalam demokrasi. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam yakni khilafah tidak ada namanya institusi legislatif.
“Maka institusi legislasi itu murni lembaga mungkaran!” tegas pimpinan Ponpes Tahfidzil Qur’an Darul Bayan Sumedang Jawa Barat.
Pernyataan tersebut diamini KH Manshur Muhyiddin. Ini karena yang lebih tahu tentang manusia adalah yang menciptakannya yakni Allah SWT. “Tapi manusia berani meninggalkan aturan Allah SWT. Manusia membuat UU sendiri, diubah sendiri, dilanggar sendiri, diganti lalu diganti dengan UU yang baru,” ungkap Pimpinan Ponpes Darul Muttaqien Cilegon Banten.
Mereka merasa bangga dengan UU atau aturan yang dibuat manusia, bahkan merasa lebih hebat dari aturan-aturan yang diturunkan Allah. “Maka ini jelas-jelas syirik akbar!” tegas pendiri Yayasan KH Wasyid (1888) Center tersebut.
Solusinya: Tegakkan Khilafah
Agar bangsa ini tidak terus-larut dalam kerusakan dan kemusyrikan maka menurut KH Nashruddin syariah Islam wajib diterapkan secara total. “Maka dari itu, kita membutuhkan Khilafah sebagai pelaksana syariah Islam. Anda siap memperjuangkannya?” tanya ulama Jawa Tengah tersebut kemudian dijawab siap ratusan ulama lainnya.
Kalau tidak siap, menurut KH Muhyiddin, berarti bukan ulama pewaris nabi. “
Menurutnya, ulama tidak boleh tenang-tenang, padahal umatnya sedang disesatkan dengan demokrasi dan berada di dalam jurang neraka. “Jika benar kita mencintai Rasul maka kita harusnya mengambil Islam, bukan demokrasi!” tegas pimpinan Ponpes An-Nur Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Sebelum Mudzakarah diakhiri, KH. Mahmudi, membacakan Nasihat Ulama untuk Umat Islam. “Ulama-ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jama’ah muttafaq (bersepakat) tentang wajibnya mengangkat khalifah; bahkan kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang masuk kategori ahammul-wajibat (kewajiban yang paling penting),” tegas ulama Jawa Timur tersebut.
Kemudian Mudzakarah pun ditutup dengan doa oleh ulama dari Banten yaitu KH Tubagus Zainal Arifin. “Barang siapa yang menyangka demokrasi itu bagus, maka dialah orang yang paling jelek!” ungkap Penasihat PC Nahdlatul Ulama (NU) Pandeglang Banten yang akrab disapa Abah Entus sebelum membacakan doa penutup. [Joko Prasetyo]