HTI Sumsel: Kenaikan Harga BBM Bisa Dorong Gejolak Sosial

HTI Press, Palembang. Puluhan massa simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Selatan melakukan aksi damai menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan pemerintahan Jokowi – JK, Senin (10/11). Sejak pagi massa berkumpul di Bundaran Air Mancur Masjid Agung Palembang dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan : Tolak Kenaikan BBM Kebijakan Dzalim Rezim Neolib, BBM Naik Rakyat Tercekik, Naikkan BBM Kebijakan Bohong, Dzalim dan Khianat, BBM Naik Rakyat Sengsara Asing Gembira .

Tepat pukul 09.00 massa berjalan menyusuri Jalan Jenderal Sudirman menuju Kantor DPRD Sumatera Selatan. Di sepanjang jalan peserta aksi meneriakkan yel yel BBM Naik …. Tolak Tolak, Khilafah ….. Tegakkan Tegakkan, Demokrasi ….. Hancurkan Hancurkan. Sementara itu, di mobil komando para orator melakukan orasi mengajak masyarakat kota Palembang untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Alasannya, menurut Ustadz Yogi salah satu orator aksi, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga lainnya termasuk kebutuhan pokok.

Sedangkan Ustadz Mahmud Jamhur Ketua DPD I HTI Sumsel menyatakan bahwa dengan menaikkan harga BBM semakin menampakkan wajah pemerintahan Jokowi sebagai antek asing karena lebih mementingkan keinginan asing ketimbang kepentingan rakyatnya.

“Tidak ada yang diuntungkan dari kenaikan harga BBM ini kecuali perusahaan perusahaan minyak yang kebanyakan punya swasta asing.” Tegas Mahmud di hadapan perwakilan anggota DPRD Sumsel.

Menanggapi tuntutan peserta aksi, Bapak Hasbi, anggota DPRD dari Fraksi Golkar secara pribadi menyatakan sependapat menolak rencana kenaikan harga BBM. Untuk itu, beliau berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR Pusat dan Presiden. Kemudian bersama perwakilan peserta aksi beliau mengirim pernyataan sikap Hizbut Tahrir Indonesia melalui faksimili kepada Sekretariat Negara dan Humas DPR RI.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Humas DPD I HTI Sumatera Selatan, Yusmono Khoiri, Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan bahwa menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang dzalim karena akan menambah kesengsaraan rakyat juga kebijakan yang mengkhianati rakyat karena lebih mementingkan tuntutan pihak asing yaitu liberalisasi migas.

Kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan syariat Islam. Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,kebijakan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim. Jalannya hanya satu, melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Untuk itu perjuangan harus dilipat gandakan agar cita-cita mulia itu benar-benar dapat diujudkan.

“Hizbut Tahrir mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin” Pungkas Yusmono.[] MI Sumsel