Al-Waie

Kebijakan ini makin menunjukkan bahwa rezim ini betul-betul diperbudak oleh para kapitalis asing. Akibatnya, semua kebijakannya hanya untuk memenuhi kepentingan para kapitalis dengan mengabaikan kepentingan rakyat.  Pembukaan DNI juga jauh dari semangat nawacita yang diusung Jokowi dalam kampanyenya. Yang terjadi adalah ‘nawacina’. Apalagi  investasi asing yang berasal dari Cina bukan saja menyebabkan rakyat ini jadi budak asing, tetapi juga membuat rakyat ini terpinggirkan. Pasalnya, investasi dari Cina, selain membawa tenaga ahli dan modal, tenaga buruh kasarnya pun harus berasal dari negeri mereka.

Di balik kisruh itu semua ternyata ada kepentingan dari Inpex. Selain mengubah rencana pengembangan, Inpex juga dikabarkan berniat memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Masela yang akan berakhir 2028. Demi memaksimalkan investasinya, perusahaan migas asal Jepang ini ingin memperpanjang kontrak hingga 2048. Karena itulah problem utama pengelolaan migas sebenarnya bukan masalah apakah ekplorasi itu dilakukan offshare atau onshare, tetapi siapa yang banyak menikmati hasil gas tersebut? Problem utamanya adalah paradigma pengelolaan migas menggunakan paradigma neoliberal  yang menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta baik lokal maupun asing. Selama paradigma neoliberal yang digunakan untuk mengelola SDA, jangan berharap rakyat bisa menikmati sumberdaya migas maupun sumberdaya lainnya.

Adapun penguatan kapitalisme Cina tercermin dari pergantian menteri perhubungan untuk  memuluskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pergantian Rizal Ramli dengan Luhut B. Pandjaitan juga akan memuluskan proyek reklamasi. Perlu diingat, Presiden Jokowi pernah menyatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan proyek nasional bagian dari proyek NCID. Itu artinya, proyek reklamasi harus tetap jalan. Perlu diingat, yang sementara dihentikan hanya reklamasi Pulau G. Reklamasi Pulau C, D dan N tetap berlanjut meski ada yang harus dibongkar atau diperbaiki. Reklamasi pulau lainnya tetap jalan dan hanya perlu perbaikan administrasi.

Untuk menambal defisit APBN akibat target penerimaan pajak yang masih rendah, Pemerintah pun memberikan karpet merah kepada para kapitalis yang selama ini banyak menunggak pajak dalam bentuk tax amnesty. Tax amnesty sebenarnya tidak adil dan rasialis sebagaimana yang disampaikan oleh  Prof. Dr. Anwar Nasution. Beliau mengatakan kebijakan tax amnesty salah total, anti pemerataan dan menimbulkan dampak rasialis. Pasalnya, yang menikmati tax amnesty adalah kalangan non pribumi. Padahal orang-orang non-pribumi yang melakukan bebagai macam kejahatan, BLBI dan Pengemplangan pajak. Kebijakan tax amnesty akan menambah ketidakadilan ekonomi atau menyebabkan ketimpangan semakin parah. Pasalnya, rakyat terus dipaksa untuk bayar pajak melalui PPN dan PPh antara 5%-25%. Pengusaha  pengusaha kecil dan menengah, tidak peduli untung atau rugi, dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet atau peredaran bruto. Sebaliknya, para kapitalis yang ngemplang pajak baik yang tercantum namanya di Panama Paper maupun 500 investor asing yang sudah ngemplang pajak selama 10 tahun di dalam negeri hanya dikenai 2%-4%. Padahal seharusnya mereka membayar 5%-30%.

Meningkatnya investasi dan pemberian utang dari Cina juga mendorong masuknya ribuan tenaga kerja asal negara itu baik yang berkedok sebagai tenaga ahli maupun sebagai buruh kasar. Jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat di Kemenakertrans. Pasalnya, tenaga kerja ilegal yang diamankan Kepolisan dan Imigrasi jumlahnya terus bertambah.  Di salah satu pabrik semen di Serang, Banten, misalnya, tenaga kerja Cina yang bekerja di pabrik itu mencapai 500 orang dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan buruh lokal. Di Bogor, beberapa orang Cina yang bekerja untuk mengembangkan tanaman cabe asal Cina dibekuk karena tidak mengantongi izin. Makin maraknya jumlah tenaga kerja ini sangat ironis mengingat jumlah pengangguran di negara ini masih sangat banyak. Sejalan dengan meningkatnya penduduk Cina yang masuk ke negara ini, bendera-bendera Cina juga marak dipasang di berbagai titik.

Kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 volt dan gas 3 kg tidak hanya membebani sektor rumah tangga, tapi juga sektor UMKM. Semua kenaikan  itu akan makin membebani masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Mereka akan terpukul dari 3 sudut. Pertama, akan menambah pengeluaran untuk kenaikan biaya listrik dan gas. Kedua, akan terbebani dengan berbagai kenaikan  barang dan jasa akibat kenaikan listrik dan gas, yang diperkirakan barang dan jasa naik 7-15%. Ketiga, daya beli mereka turun karena pendapatan tidak naik, bahkan tidak sedikit yang harus menganggur akibat PHK seperti yang terjadi di Batam dan berbagai tempat lainnya; sementara biaya makin besar karena berbagai kenaikan tadi.

Dari sisi belanja, dengan berbagai dalih Pemerintah menurunkan subsidi  dari  Rp 178 triliun tahun 2016 menjadi Rp 160 triliun. Penurunan terbesar ada pada subsidi BBM dan LPG yang turun Rp 10 triliun menjadi Rp 32,3 triliun. Penurunan subsidi listrik dari Rp 48,6 T menjadi Rp 45 triliun. Ironisnya, Pemerintah tidak pernah mempermasalahkan pembayaran bunga utang yang tiap tahun selalu meningkat, tahun 2017 sebesar Rp 221 triliun. Inilah kezaliman Pemerintah yang selalu mengorban-kan rakyat untuk kepentingan para kapitalis.

Ironisnya, kebijakan Pemerintah malah makin liberal. Bukan hanya  merencakan swastanisasi atau privatisasi yang semakin massif, tetapi juga malah merencanakan direktur BUMN pun akan diserahkan kepada asing. Jelas ini adalah kebodohan dan kezaliman yang luar biasa.