Al-Waie

Peresmian Pusat Global untuk Memerangi Ideologi Ekstremis (GCCEI) oleh Raja Arab Saudi Salman dan Presiden AS Donald Trump pada 28 Mei 2017 di Riyadh dinilai menunjukkan kesamaan arah pandang antara Barat dan penguasa negeri Muslim terhadap istilah perang melawan terorisme (war on terrorism/WoT).

“Pelibatan negara-negara di Dunia Islam menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pandangan antara Barat dan para penguasa negeri Muslim. Semuanya telah menunjukkan kesamaan arah pandangnya. Arah pandang yang dikendalikan Barat,” ungkap Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Budi Mulyana seperti dilansir www.hizbut-tahrir.or.id, Kamis (1/6/2017).

Budi juga mengatakan WoT terus berlanjut pasca lengsernya Obama. Hal ini mengindikasikan bahwa WoT telah menjadi Polugri AS, bersifat ajeg, pasca berakhirnya Perang Dingin. “Yang tampak, WoT telah semakin menunjukkan wajahnya, yaitu War on Islamism (perang melawan paham Islam).

Menurut Budi, peresmian GCCEI juga menunjukkan WoT telah bergeser menjadi War on Radicalism/Extremism (perang melawan radikalisme/ekstremisme). Artinya, cakupannya semakin diperluas, namun targetnya lebih spesifik: ideologi. Inilah ghazwul fikr, perang ide, perang yang sebenarnya sudah berlangsung berabad lalu. “Di sinilah letak persoalannya, yakni keinginan ideologi Barat menjadi hegemoni peradaban dunia,” pungkasnya.

Foto Raja Arab Saudi Salman, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Sisi menyentuh bola dunia yang bersinar pada upacara peresmian Pusat Global untuk Memerangi Ideologi Ekstremis (GCCEI) dinilai sebagai bukti nyata hati mereka bersatu untuk memusuhi Islam dalam tingkat yang hiper (melampaui batas).

“Sebenarnya, foto ini adalah bukti nyata bagaimana bukan hanya tangan, tetapi juga hati para penguasa boneka itu di atas negeri Muslim yang bergabung dengan kekuatan kolonialis yang murni, yang memusuhi Islam dalam tingkat yang hiper, Amerika Serikat yang super power  dan dunia barat yang lain.” ujar aktivis Hizbut Tahrir Zehra Malik seperti dilansir www.hizbut-tahrir.or.id, Rabu (31/5/2017).

Pasalnya, lanjut Zehra, jutaan Muslim di seluruh dunia akan disadap secara real time, mungkin dilenyapkan dan dieksekusi secara real time (mereka memiliki teknologi untuk melakukan hal itu) sesuai dengan keinginan para penguasa perang anti-perang. Namun, mereka (para penguasa Barat dan penguasa agen mereka) berusaha untuk menutupi radikalisme, fundamentalisme dan ekstremisme mereka sendiri, dengan memutarbalikkan dan mendistorsi produk dari ideologi busuk mereka sendiri.

Zehra juga menyebut para sosiolog dan politisi Barat menemukan istilah baru untuk mendeskreditkan perjuangan Islam dengan istilah ‘Ekstremisme Islam’. Kantor Perlindungan Konstitusi, Brandenburg, Jerman, misalnya, mendefinisikan Ekstremisme Islam sebagai “nama kolektif untuk gerakan politik, gerakan sosial-revolusioner, yang dipeluk oleh minoritas Muslim. Para pengikutnya menuntut untuk hidup berdasarkan Islam yang ideal secara politis, dengan membentuk kembali sebuah sistem Islam. Mereka memahami Islam sebagai model alternatif bagi sistem pemerintahan dan masyarakat barat yang demokratis”.

“Definisi ini kurang lebih identik di semua negara Barat. Ekstremisme Islam agar menjadi jahat tentunya memerlukan terorisme. Terorisme menurut Barat adalah kekerasan yang dilakukan terhadap sistem yang ada, yang digunakan untuk menegakkan perubahan politik melalui tindak pidana,” ungkap Zehra.

Menurut Zehra, para pemimpin boneka yang berbahaya ini yang ada di negeri-negeri kaum Muslim berusaha membentuk ideologi Islam ke dalam konsep radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme dan terorisme. Tujuan mereka adalah untuk mendorong dan mempromosikan gagasan tersebut, bahwa Islam tidak dapat menjadi sebuah ideologi, dan tidak memiliki metode ideologis dalam mencapai tujuannya dan menerapkan peraturan-peraturan Allah SWT.

“Pada saat bersamaan mereka menyebarkan pendapat bahwa kapitalisme merupakan satu-satunya ideologi dan tipe sistem kehidupan yang manusiawi. Mereka dengan setia menjadi garda terdepan ideologi ini. Trump yang bermusuhan dengan Islam secara terbuka, mereka lihat sebagai ‘paus’ dari ideologi ini, atau para dewa dari ideologi ini, yang menentukan yang baik dan yang buruk , yang adil dan tidak adil, apa yang berada di tengah-tengahnya dan apakah yang fundamental, radikal dan ekstrem,” pungkasnya.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengumumkan dukungannya terhadap kebijakan imperialisme Trump di kawasan Timur Tengah. “Pemerintahan Trump akan membuat keputusan yang benar dan sulit ketika diperlukan…Sementara Riyadh dan Washington sedang bekerja untuk meningkatkan keamanan maritim dalam rangka untuk mencegah Iran guna menjamin kesepakatan kebijakan,” ungkapnya seperti diberitakan alhayat, Jum’at (19/5/2017).

Menurut Direktur Kantor Media Pusat (CMO) Hizbut Tahrir Osman Bakhach  dengan pernyataan tersebut, Saudi telah menjadikan Iran sebagai musuh, padahal Iran juga merupakan negeri Islam yang harus memakai asas-asas Islam dalam memecahkan masalah dengannya.

“Apakah dia lupa atau pura-pura lupa dengan musuh yang merampas Palestina, bahkan dia berkoalisi dengan musuh terbesar, yaitu Amerika, pendukung entitas Yahudi, Sang perampas Palestina, serta memerangi Islam dan kaum Muslim di mana-mana, juga yang telah menghancurkan Irak, Afganistan dan Suriah,” kritik Osman seperti diberitakan Kantor Berita HT (22/5/2017).

Adel juga menekankan bahwa Kerajaan Arab Saudi “berkomitmen dengan proses perdamaian di Timur Tengah atas dasar resolusi PBB dan atas dasar solusi dua-negara,” yang dinilai Osman justru akan memperkokoh entitas Yahudi di Palestina.

Selama lebih dari 10 tahun kerjasama, Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) telah membangun puluhan proyek dengan nilai lebih dari 200 juta dolar di Uzbekistan. Saat ini, ada 10 proyek lainnya yang tengah dilakukan dengan nilai kurang lebih 1 juta dolar.

“Namun, proyek ini sama sekali tidak membantu rakyat Uzbekistan karena kebanyakan dari dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan proyek-proyek ini, seperti biasa dicuri oleh para pejabat dan mereka yang berkuasa,” ungkap aktivis Hizbut Tahrir Elder Khmazin seperti dilansir www.hizb-ut-tahrir.info, Jumat (26/5/2017).

Sementara itu, lanjut Elder, ratusan ribu rakyat pergi ke negeri yang jauh untuk mendapatkan uang, sebab di negara mereka sendiri sangat sulit memperoleh pekerjaan untuk mendapatkan uang guna membeli sepotong roti.

IDB didirikan pada 1973, dalam konferensi Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sekarang bernama Organisasi Kerjasama Islam. Elder menegaskan IDB adalah haram dan tidak sah menurut hukum Islam, meski disebut “Bank Islam”, sebab ia tidak lain adalah produk dari sistem kapitalis. Sumber utama pendapatan bagi organisasi ini adalah keuntungan atas dasar suku bunga (riba) dan sejumlah transfer yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

“Selain itu, IDB ini dibuat oleh orang-orang kafir dan dijalankan melalui tangan para penguasa Muslim yang korup yang melayani orang-orang kafir  untuk memisahkan dan mencegah kaum Muslim dari kembali pada perlindungan sistem ekonomi Islam,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, selama kunjungannya ke Arab Saudi, telah bertemu dengan Presiden Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank), Bandar Al-Hajjar, ungkap kantor berita nasional Uzbekistan pada 20 Mei 2017.

Pertemuan itu membicarakan pengembangan berkelanjutan bagi hubungan antara Uzbekistan dan IDB, melalui kerjasama di tingkat tinggi antara kedua pihak dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek-proyek sosial dan ekonomi.

Penguatan lingkungan untuk kerjasama ini adalah sejumlah investasi IDB dalam berbagai bidang di Uzbekistan, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, irigasi, perbaikan lahan, energi, sumberdaya air, layanan kota, dan pembangunan infrastruktur jalan, serta dukungan untuk proyek-proyek kecil. [Joko Prasetyo dari berbagai sumber]