HTI Tantang Kementrian ESDM Adu Konsep Pengelolaan Energi

Jakarta, mediaumat.com,-Sekitar 800 massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) longmarch dari depan Istana Presiden ke Gedung Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jum’at (25/6) siang di Jakarta. Sambil mengacung-acungkan sejumlah poster, mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Sejumlah spanduk mereka usung, di antaranya bertuliskan, Kapitalisme Terbukti Menyengsarakan, Ganti dengan Khilafah; dan Energi Milik Umat, bukan Penguasa! Kembalikan dengan Syariah dan Khilafah.

Tidak puas dengan hanya membawa spanduk ukuran biasa mereka pun membawa dua buah spanduk raksasa yang kontan saja semakin menarik perhatian sejumlah pengguna jalan yang melintas.

Spanduk raksasa tersebut bertuliskan, Khilafah akan Mengelola Listrik dengan Harga Murah; dan TDL Naik Penguasa Kian Neolib, Rakyat Makin Menjerit.

Sesampainya di Kementrian ESDM, sejumlah perwakilan disambut masuk oleh Agus Salim, Biro Hukum dan Humas Kementrian ESDM beserta jajarannya.

“Pemerintahkan menaikan TDL-kan, sudah mendapatkan persetujuan DPR, wakil rakyat,” ujar Agus Salim beralasan saat diprotes delegasi HTI.

“Memang DPR itu wakil rakyat, tetapi faktanya DPR itu tidak pro kepada kepentingan rakyat. Jadi saya tidak ingin Bapak menjawab seperti itu!” tegas Muhammad Ismail Yusanto, pimpinan delegasi.

Masih banyak jalan yang bisa ditempuh agar TDL tidak naik. Mengurangi subsidi itu bukan solusi yang tepat. Memang selintas, Pemerintah menghemat 5 trilyun dari menaikkan TDL 10 persen,tapi efeknya itu memicu kenaikan berbagai macam harga barang, daya beli masyarakat menurun, dan menambah jumlah pengangguran.

“Subsidi jangan dikurangi dong,” ujarnya.  Terminologi subsidi pun sebenarnya tidak tepat. “Pemerintah itu ibarat orangtua dan rakyat adalah anak-anaknya, masa anak makan saja dikurangi, dikurangi jatahnya, orangtua macam apa itu!” ujar Ismail kesal.

“Oke, saya tahu, mestilah Menteri ESDM berkelit, bahwa kenaikan ini bukan keinginannya, tetapi keinginan Menteri Ekonomi, Menteri Ekonomi pun akan berkelit bahwa itu keinginan wapres,” ujar Jurubicara HTI itu.

Tetapi mengapa di tengah-tengah PLN sangat membutuhkan gas malah gas yang ada diserahkan kepada asing.  “Mesti ada apa-apanya ini!” selidik Ismail.

Bukankah berulang kali PLN menyatakan bahwa bila pembangkit listrik yang digunakan itu dual firing (bisa menggunakan dua macam bahan bakar) yakni minyak dan gas. “Bila pakai gas, pemerintah bukan hanya bisa menghemat 5 trilyun tetapi 50 trilyun!” ujarnya.

Tetapi mengapa PLN kekurangan pasokan gas? “Kita tahu bahwa kita produsen gas terbesar di dunia, pembangkit listrik kita mestinya bisa pakai gas, sehingga TDL tidak perlu naik, bila perlu malah diturunkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat!” ujarnya.

Kalau keputusan menjual 70 persen gas Donggi Senoro kepada asing itu berdasarkan kontrak, mengapa tidak dibuat kontrak yang tepat, yang menunjukkan bahwa penguasa itu melindungi dan mengayomi rakyatnya?

“Saya bukan dalam kapasitas mendukung atau tidak terhadap wapres sebelumnya, tetapi saat itu mengapa Yusuf Kalla bisa mengatakan gas Donggi Senoro 100 persen untuk kepentingan dalam negeri, tetapi wapres sekarang malah tidak?” tanya Ismail.

Kemelut TDL ini merupakan trik liberalisasi yang diinginkan negara-negara Barat untuk mengambil kekayaan alam Indonesia. “Bapak-bapak harus waspada, ini akan terus berjalan selama kapitalisme memimpin negeri ini,” paparnya.

“Maka kami mengajak Bapak-Bapak untuk memilih syariah Islam dan meninggalkan sistem yang hanya menguntungkan asing dan anteknya itu,” ajaknya.

Rakyat ini diam bukan berarti setuju dengan keputusan pemerintah. Mereka itu lelah, lelah didzalimi terus. Rakyat pun tidak dapat berharap lagi kepada DPR yang selalu pro kepada kepentingan asing dan penguasa tetapi abai terhadap hajat hidup orang banyak.

“Tadi di luar saya berbicara dengan beberapa polisi yang menjaga aksi kami, mereka juga tidak mau TDL dinaikan, tetapi para polisi itu tidak bisa protes, kami hanya menyambung lidah mereka sebenarnya,” ungkap Ismail.

Kemudian Ismail pun menjelaskan solusi Islam terkait tata cara mengelola energi dan sumber daya alam lainnya sehingga mensejahterakan seluruh rakyat.

Usai mendengar paparan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hampara itu, Agus Salim menjanjikan bahwa akan menyampaikan pendapat yang disampaikan delegasi HTI tersebut.

Namun sayangnya Agus Salim tidak dapat memastikan kapan akan menyampaikan jawaban Menteri ESDM terkait hal itu, apalagi menyediakan waktu untuk HTI agar bisa memaparkan secara gamblang dan tuntas konsep syariah dan Khilafah Islam.

“Kami siap diminta diskusi lebih lanjut, kami siap pula ditantang untuk memberikan kejelasan konsep syariah ini. Kapan Kementrian ESDM bisanya?” tantang Ismail.[] joko prasetyo