Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Bagian dari politik “kewajiban moral” yang ditempuh oleh Washington terhadap rezim Mesir, maka Gedung Putih pada hari Jumat sore meminta pemerintah Mesir baru untuk menghormati perjanjian damai yang ditandatangani dengan “Israel” setelah pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak.
Juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs mengatakan: “Saya yakin bahwa kemitraan kami dengan rakyat dan negara Mesir selama 30 tahun telah membawa stabilitas regional dan perdamaian, khususnya antara Mesir dan Israel.” Ia menambahkan: “Saya yakin bahwa yang penting, sebagai mana yang berkali-kali kami sampaikan bahwa pemerintahan berikutnya di Mesir akan mengakui perjanjian yang ditandatangani dengan pemerintah israel.”
Gibbs mengatakan bahwa demonstrasi di Mesir tidak didominasi oleh satu kelompok atau satu ideologi, namun itu umum dan luas. Ia menekankan keinginan Amerika Serikat untuk terjadinya transisi kekuasaan yang tertib. Ia mengatakan bahwa presiden Barack Obama belum melakukan kontak apapun dengan pihak lain sejak kemarin.
Gibbs menambahkan: “Saya yakin bahwa kami tidak harus takut dengan demokrasi.” Sementara itu Menteri Luar Negeri AS dan para pemimpin Barat memperlihatkan ketakutan mereka terhada berdirinya negara Islam di Mesir.
Wakil Presiden Mesir, Mayor Jenderal Omar Suleiman telah mengumumkan pada Jumat sore bahwa Presiden Mubarak memutuskan untuk melepaskan jabatan Presiden dan menyerahkan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk menjalankan roda pemerintahan, setelah demonstrasi massal berlangsung selama lebih dari dua minggu yang menuntut lengsernya. Aksi demonstrasi itu telah menyebabkan lebih dari 300 orang demonstran meninggal dan ribuan lainnya terluka.
Pada saat yang bersamaan, dalam menanggapi keinginan Amerika, maka Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir pada hari Sabtu menegaskan komitmen Mesir terhadap “semua perjanjian regional dan internasional”. Ini artinya bahwa Perjanjian Perdamaian David Kamp dengan “Israel” tetap berlaku seperti sebelumnya. Dewan berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil demokratis (kantor berita HT, 16/2/2011).
