Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI-Press. Definisi pornografi mengarah ke Voting – FPDIP & FPDS belum sepakat soal definisi. (Republika, 21/10/08).
Komentar:
Demokrasi yang rancu, voting untuk sebuah definisi. Dan makin tampak, siapa orang dan kelompok yang tidak peduli terhadap moral dan masa depan generasi Bangsa.
Dalam Islam, negara punya peran menjaga moral umat, lebih-lebih dalam ruang publik. Islam menjunjung tinggi kemuliaan tiap individu & menjaga moralnya tetap tinggi dan mulia.
Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia
Berita Terkait:
wahai para wakil rakyat!!! Tentang definisi pornografi saja kok voting ? Inilah potret wakil rakyat di negeri ini.
Secara teori dalam demokrasi, suara seorang kyai salih bisa kalah lawan seribu (maaf) pelacur. Dalam demokrasi, suara seorang profesor ahli bisa kalah lawan seribu (maaf) kuli bego. Dalam demokrasi, suara seorang pakar bisa kalah lawan (maaf) seribu murid tengik! Dalam demokrasi, yang dilihat adalah jumlah kepala, BUKAN ISI KEPALA. Inilah demokrasi : ketelanjangan bisa dilegalkan, arak vodka bisa diperjualbelikan, homo lesbi bisa dinikahkan, bunuh diri bisa diperbolehkan, aborsi bisa dikomersilkan. Lihat saja! Beuh, demokrasi memang benar-benar sampah!