Ribuan Muslimah Hadir Di Konferensi Islam Dan Peradaban Yogyakarta

HTI Press. Yogyakarta. Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia DPD I HTI DIY, Selasa (27/05/2014) di Grand Pacific Hall Yogyakarta, menorehkan pesan kuat bagi para pesertanya, tak terkecuali bagi para muslimah warga Yogyakarta. Kehadiran para muslimah yang berasal dari 5 kabupaten di DIY dari berbagai kalangan diantaranya pelajar dan mahasiswa, tokoh intelektual, ibu-ibu majelis ta’lim bahkan para muballighah memadati lebih dari separuh ruangan. Mereka telah siap mengokohkan tekad bahwa muslimah Yogyakarta memang ingin meninggalkan sistem demokrasi yang rusak dan merusak serta ekonomi liberal yang dzalim dan menyengsarakan. Mereka hadir di perhelatan akbar KIP dengan penuh pengorbanan, semangat dan kesadaran bahwa demokrasi dan juga sistem ekonomi liberal haruslah segera ditinggalkan, diganti dengan penegakan syari’ah dan Khilafah. Bahkan rela mengantri dan menunggu giliran untuk registrasi dengan tertib dan rapi.

Para peserta muslimah khusyuk menyaksikan tayangan film dokumenter tentang kondisi Indonesia yang miris. Negara yang kaya sumber daya alam tapi masyarakatnya miskin. Keadaan ini terjadi karena masyarakat masih sangat sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak dijadikan asas dalam berbuat. Mereka datang untuk mendukung perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam menegakkan Khilafah, negara yang akan menerapkan syari’ah Islam secara kaaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Mengapa harus sistem Islam? Mengapa harus Khilafah?

Ustadz M. Rosyid Supriadi menjabarkan, karena Khilafah akan menggantikan sistem sekuler demokrasi yang rusak dan menzhalimi rakyat. Kezhaliman sistem demokrasi, diantaranya yaitu tipuan kedaulatan di tangan rakyat. Di dalam sistem Demokrasi yang berhak membuat hukum adalah rakyat. Parlemen yang memutuskan dan mengesahkan suatu undang-undang untuk diberlakukan di tengah masyarakat, tentunya berdasarkan suara mayoritas. “Dengan mekanisme seperti ini, ketetapan Allah SWT yang pasti (Qoth’i) yang tertuang di dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya memerlukan persetujuan dari hamba-hamba Allah. Padahal Allah berfirman dalam QS. Al-Maaidah ayat 48, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”, tegasnya.

Sementara Ustadz Dwi Condro Triono menjabarkan, kolaborasi antara demokrasi dengan kapitalisme meniscayakan adanya persekutuan antara penguasa dengan pengusaha, atau penguasa sekaligus sebagai pengusaha. Bahaya terbesar yang dihasilkan dari kerjasama keduanya adalah hadirnya Negara Korporasi. “Negara korporasi adalah negara yang dihela oleh persekutuan antara kelompok politikus dan kelompok pengusaha. Dalam negara korporasi, negara dijadikan sebagai instrumen atau kendaraan bisnis. Keputusan-keputusan politik, karena itu, lebih mengabdi kepada kepentingan para pemilik modal dan asing, dan mengabaikan kepentingan rakyat”, ungkapnya.

Ustadz MR. Kurnia, selaku DPP HTI, mengajak seluruh kaum Muslimin untuk mencampakkan demokrasi dan sistem ekonomi liberal. Sebab, sistem tersebut adalah sistem kufur dan terlahir dari ideologi kapitalisme yang kufur. “Ideologi yang membatasi agama hanya mengatur urusan privat jelas bertentangan dengan Islam. Sebab Islam adalah dîn kâmil syâmil yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia”, tegasnya dengan penuh semangat. Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama Hizbut Tahrir berjuang menegakkan Khilafah. Dan mengajak kaum Muslimin untuk menyambut seruan perjuangan ini. Menyongsong janji Allah SWT dan berita gembira Rasul-Nya, serta bergabung dalam barisan umat bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan Khilafah. Allaahu Akbar!. []

Ustadz M. Rosyid Supriadi

Ustadz Dwi Condro Triono

Ustadz M. Rahmat Kurnia (DPP HTI)