HTI Press. Surakarta, Jum’at, 26/09/2014. Dengan adanya  ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dicanangkan tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Yang akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal. Muslimah Hizbut Tahrir Chapter Kampus Surakarta mengadakan dialog Intelektual Muslimah dengan tema “Mengkritisi AEC 2015 dalam Tinjauan Fakta dan Islam”. Acara ini berlangsung di Ruman Makan Padang Embun Pagi Surakarta dan dihadiri oleh ... Read More »

  HTI Press. Cirebon, Ahad, 14/09/2014. Bertempat di Kebun Durian Surga Hati, Talun- Cirebon, Lajnah Khusus Sekolah (LKS) Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Cirebon mengadakan Silah Ukhuwah Muslimah. Acara tersebut dihadiri kurang lebih 30 pelajar dan mahasiswa di Cirebon dengan dipandu oleh host Silvi serta seluruh tim LKS MHTI  Cirbon sebagai pengisi acara. Acara dikemas  dengan menyajikan beberapa testimoni dari ... Read More »

HTI Press. Sleman. Jum’at, 26/09/2014. Pada tanggal 21 Juli 2014 lalu telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. PP ini terdiri dari 52 pasal dan 8 bab. Pada bab keempat tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan diatur pengecualian atas larangan aborsi. Bab tersebut terdiri dari 9 pasal yang semuanya merupakan turunan dari undang-undang nomor 36 tahun ... Read More »

HTI Press. Pasuruan. Ahad (28/09/2014) Sekitar lebih dari 25 remaja tengah memadati Majelis Ta’lim Spesial di bulan Dzul Qa’dah untuk menyambut datangnya Bulan Dzul Hijjah 1435 H yang di selenggarakan oleh Tim Sekolah MHTI DPD II Kota Pasuruan Sektor Kecamatan Purworejo di Aula SMK Kesehatan Sakinah Bugul Kidul Kota Pasuruan. Peserta yang hadir adalah pelajar muslimah SMP sampai Mahasiswi. Tema ... Read More »

  HTI Press. Yogyakarta. Sabtu/13/09/2014. Sekitar 200 intelektual muslimah yang terdiri dari mahasiswa, dosen, guru, dan kalangan intelektual dari berbagai kampus DIY menghadiri seminar pendidikan dengan tema “Refleksi Kelamnya dunia Pendidikan Hari ini : Menyongsong Generasi Cemerlang Dalam Peradaban Khilafah” yang diadakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I HTI DIY, bertempat di Gedung Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ... Read More »

Lembaga pemerhati Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Migrant Care, menilai politik luar negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun ini sudah gagal meningkatkan kesejahteraan buruh migran. “Selama masa reformasi, nyawa buruh migran yang paling ‘murah’ adalah masa pemerintahan SBY,” kata Aktivis Migran Care, Wahyu Susilo, dalam konferensi pers “Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY” di Jakarta, ... Read More »

Aktivis hak anak-anak asal India, Kailash Satyarthi, dan remaja Pakistan, Malala Yousafzai, mendapat anugerah Nobel Perdamaian sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka menjunjung pendidikan dan melawan paham ekstrem.Dua tokoh ini mendapat Nobel “berkat perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan kaum muda serta perjuangan mendukung hak semua anak untuk mendapat pendidikan,” demikian pernyataan Komite Nobel pada Jumat. More In Nobel Malala Yousafzai ... Read More »

  Rencana penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)pada akhir tahun 2015 nanti penting sekali untuk dicermati dan dikritisi, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim pasar bebas yang akan semakin mengakar di kawasan Asia Tenggara. Dengan dalih dan janji beracun untuk mewujudkan kesejahteraan bersama antara negara-negara ASEAN, maka kerjasama ekonomi regional ini pun diluncurkan. Namun MEA jelas berpotensi mempersempit kesempatan ... Read More »

Bahkan jika puluhan ribu demonstran pro-demokrasi di Hong Kong berhasil merebut dari Beijing hak untuk pemilu terbuka, seluruh kelas pekerja migran akan tetap dilarang jajak pendapat, dan masih tetap tidak berdaya mengatasi meluasnya pencurian upah dan kekerasan fisik yang mereka hadapi . Pekerja domestik migran di Hong Kong  – tidak seperti pekerja internasional dari bidang lain – tidak memenuhi syarat  untuk menetap ... Read More »

Aturan pidana Islam yang baru diterapkan oleh pemerintah daerah Aceh – dikenal dengan nama Qanun Jinayat – merupakan kemunduran bagi penegakan hak asasi manusia, kata Amnesty International, 27 September lalu. Qanun Jinayat mengatur sejumlah larangan dan sanksi yang sesuai dengan syariah Islam, termasuk larangan aktivitas seksual sesama jenis, hubungan seksual di luar nikah, dan berduaan dengan sesama jenis yang bukan suami ... Read More »