Berita Dalam Negeri

JAKARTA — Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi mengatakan, pihaknya telah menerima banyak laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai harta kekayaan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Ito, dari laporan itu, tidak sedikit yang jumlah harta kekayaannya melebihi Gayus Halomoan Tambunan. “Banyak,” ucap Ito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, Selasa (6/4/2010), ... Read More »

YOGYAKARTA- Aktor korupsi triwulan pertama 2010 didominasi kepala daerah/mantan kepala daerah dengan 17 orang. Sementara posisi kedua ditempati direktur utama perseroan terbatas dengan 12 orang. Menyusul di urutan ketiga, aktor korupsi yang dominan adalah pejabat daerah dengan 10 orang. Selain aktor korupsi, modus korupsi yang meraih peringkat pertama adalah modus memperkaya diri/orang lain dengan 56 kasus. Selanjutnya, tempat kedua diduduki ... Read More »

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, Undang-undang Badan Hukum Pendidikan tidak relevan untuk diterapkan saat ini. “Kita telah batalkan UU BHP,” tegas Mahfud ketika berada di Surabaya, Senin (5/4). Secara prinsip ada dua hal yang dilanggar oleh undang-undang yaitu pertama adalah penyeragaman. Setelah dikaji hanya 20 Universitas yang layak untuk diseragamkan dan hanya tujuh universitas yang sudah siap diseragamkan. Padahal ... Read More »

JAKARTA – KH Didin Hafiduddin mendorong seluruh ulama di Indonesia untuk tegas bersikap dalam menyatakan haramnya bunga bank. Hal itu karena bunga bank jelas masuk kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, sebagai Muslim yang paham ilmu agama, ulama turut bertanggung jawab atas masa depan dunia dan akhirat umat. Pernyataan ini menyikapi masih adanya beberapa ulama yang menyatakan keharaman ... Read More »

JAKARTA -Terkait gagalnya negosiasi ulang perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA) antara Indonesia dengan Cina, Menteri Perdagangan Cina, Chen Deming, menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/4). Chen didampingi Duta Besar Cina untuk Indonesia Zhang Qiyue. Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa, sebelum pertemuan itu mengatakan, perundingan Indonesia-Cina terkait ACFTA tidak bisa dilakukan secara bilateral. ”Tidak bisa bilateral, karena itu ... Read More »

Jakarta – Setelah mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kembali mengeluarkan fatwa haram. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tersebut mengharamkan bunga bank. “Muhamamdiyah melihat ada persamaan antara riba dengan bunga. Dengan kesamaan itulah maka karena riba haram maka bunga juga haram,” kata Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP ... Read More »

Jumlah kepemilikan asing pada surat utang pemerintah terus bertambah menjadi Rp132,42T pada 30 Maret 2010, dari posisi akhir februari 2010 yang sebesar Rp 120,81T. (detik.com,3/4) KOMENTAR: Banyak titik celah penguasaan asing dengan segala kepentingannya terhadap ekonomi politik Indonesia. Seperti halnya penguasaan SUN oleh asing naik dari tahun ke tahun. Indonesia masih di bawah cengkraman kuat para kapital asing. Read More »

JAKARTA -Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu angkat bicara terkait dugaan suap mantan pejabat PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh perusahaan asal Inggris, Innospec Ltd. Ia menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kasus dugaan suap ini. “Saya setuju langkah KPK untuk meminta data (kepada pihak terkait). Itu perlu kita ... Read More »

JAKARTA- Intelijen membutuhkan payung hukum untuk melakukan aktivitasnya. Koordinator Tim RUU Intelijen, Muhammad AS Hikam, menyatakan Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki tugas negara yang sangat konkret. “Tugas BIN bersifat confidential. Apalagi, paradigma intelijen untuk pertahanan negara. Ini perlu diatur dalam UU yang kuat,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (2/4). Tugas ini menempatkan BIN dalam first line defense system. Artinya, ... Read More »

JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa kondisi negara ini sudah sangat rusak. Perlu pemimpin yang kuat untuk mengatasinya. “Sekarang ini, negara sudah sangat rusak. Dari soal korupsi saja, tahun lalu kita dikagetkan dengan kasus Bibit-Chandra, sekarang kasus Gayus. Bahkan, bola yang juga menjadi hiburan buat masyarakat juga ikut korupsi. Manajer bolanya harus bayar sekian untuk wasit itu supaya ... Read More »