Berita Dalam Negeri

Bank Dunia menyebutkan, perekonomian Indonesia bakalan makin kinclong setelah mampu menghindari krisis finansial global yang paling buruk.Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang menggelinding dengan bagus setelah China dan India. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, Joachim von Amsberg, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, menyatakan, perekonomian Indonesia bisa membiak lebih dari 7 persen di tangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertumbuhan yang lebih cepat dan ... Read More »

Jakarta: Pesta kemenangan sudah usai, kini giliran menyodorkan tagihan. Setelah hampir pasti Yudhoyono-Boediono memenangi pemilihan presiden, partai-partai koalisi pendukung pasangan itu mulai berbicara tentang jatah menteri yang bakal mereka dapatkan. Partai Keadilan Sejahtera, mitra koalisi terbesar Demokrat, misalnya, minta jatah kursi kabinet lebih banyak dibanding saat ini. Adapun Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyerahkannya kepada ... Read More »

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda: negara-negara lain kagum melihat proses pemilu di Indonesia, baik pileg maupun pilpres 2009. (ANTARA News, 8/7) Komentar: 1. Menepuk dada dengan mengabaikan kegagalan dalam menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan dan problem komplek lainnya adalah ciri kesombongan. 2. Sungguh, hanya Islam yang bisa mensejahterakan dan semestinya Islamlah yang menjadi kebanggaan seorang muslim. Read More »

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka kembali investasi di minuman beralkohol yang sejak 1994 masuk dalam daftar negatif investasi (DNI). Menurut Maxi Gunawan, Ketua Komite Bilateral Inggris dan Eropa Barat Kadin Indonesia, saran ini muncul karena Indonesia merupakan importir minuman beralkohol terbesar keenam di Asia. Dua tahun terakhir, menurut data Kadin, impor ... Read More »

JAKARTA — Berulang kali kritik terhadap pemerintah tentang utang yang membengkak, berusaha ditepis oleh tim ekonomi Indonesia, yang sedang menjabat hingga saat ini. Mereka hanya mengajukan asumsi ekonomi yang diyakini benar dan tidak mau tau dengan efek utang yang membengkak. Hal ini dikemukakan Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy dan Direktur Indonesia Democracy Watch Ridwan Saidi, kepada wartawan, di Jakarta, Senin. Menurut ... Read More »

JAKARTA— Isu neoliberalisme begitu gencar merebak di masyarakat, tetapi ternyata isu ini hanya dimengerti 17,8 persen penduduk Indonesia. Namun, setelah diberi pengertian soal neoliberalisme, masyarakat yang tidak setuju pada paham ini sebanyak 71,0 persen. Demikian hasil survei Institute for National Strategic Interest and Development (INSIDe). “Para pemilih potensial Megawati-Prabowo, JK-Wiranto, muapun SBY-Boediono menyatakan dengan tegas tidak setuju terhadap pemikiran paham neoliberalisme ... Read More »

Dinas kesehatan NTB dalam bulan Januari-April 2009 menemukan 268 kasus gizi buruk: 23 orang di antaranya meninggal dan 63 orang dalam proses perawatan (AntarNews.com, 24/6) KOMENTAR: Inilah ironi kekuasaan. Di satu sisi pesta demokrasi digelar, para penguasa dan calon penguasa rela mengeluarkan Rp. 3 trilyun  untuk iklan dengan janji “pro rakyat”, sementara rakyatnya sendiri mati kelaparan. Ini bukti kebohongan publik ... Read More »

TAKALAR— Alokasi anggaran pengadaan lima set pakaian dinas bagi 30 anggota dewan terpilih di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi polemik di lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPRD Takalar, Minggu (5/7). Polemik itu terkait anggaran yang semula diduga Rp 45 juta kini naik menjadi Rp 292 juta. Kabag Umum DPRD Takalar Andi Herni membantah pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga ... Read More »

HTI Press–Ada perbedaan yang sangat mendasar antara sistem khilafah dengan sistem pemerintahan yang lain yakni pada aspek kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang paling tinggi yang harus ditaati. Dalam sistem kerajaan kedaulatan itu ada di tangan raja. Sedangkan dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Walaupun demikian, “Keduanya memiliki kesamaan yakni sama-sama manusia yang membuat hukum,” ujar Ketua DPP HTI ... Read More »

Jakarta -Capres SBY menilai lepasnya Timor-Timur dan pulau Sipadan-Ligitan dari wilayah NKRI karena penyelasaian masalah ini diserahkan kepada pihak luar, yaitu Timtim diserahkan penyelesaiannya kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Sipadan-Ligitan diserahkan kepada Mahkamah Internasional. “Untuk itu kedepan penyesaian masalah-masalah dalam NKRI haru bisa kita selesaikan sendiri,” ujar SBY dalam debat Capres, Kamis (2/7) malam ini di Balai Sarbini, Jakarta. Untuk ... Read More »