Tag Archives: Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama

Sidang Uji Materi UU Penodaan Agama JAKARTA -Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berharap agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan penggugat. ”Sebab, bila tidak, dampaknya akan sangat berbahaya,” tegas Jurubicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto dalam pernyataannya yang diterima Republika di Jakarta, Jumat (5/2). ”Pertama, aliran sesat akan bermunculan laksana jamur di musim hujan. Mereka akan merasa bebas dengan dalih HAM,” tandas Yusanto. Kedua, ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama DPP Ittihadul Muballighin (DPP IM) salah satu pihak terkait dalam Sidang Pleno menyampaikan keberatannya atas Uji Materiil UU tentang Penistaan Agama oleh Pemohon, Rabu, (3/3) siang di MK. “Dari isi permohonan yang diajukan dan dari persidangan-persidangan sebelumnya membuktikan kamilah kelompok yang benar dan para Pemohonlah kelompok yang sesat,” tandas perwakilan IM. Lebih lanjut ia ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama Hukum maksimal penjara lima tahun bagi penista agama itu terlalu ringan, sehingga aliran sesat subur. Karena bagi umat Islam akidah jauh lebih mahal daripada harta, tahta bahkan nyawa sekalipun. Umat Islam siap mati demi membela agamanya dari penodaan. “Orang yang membunuh saja bisa dikenakan hukuman mati, seharusnya orang yang menistakan agama dihukum lebih berat ... Read More »

Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama mediaumat.com- Negara Indonesia memang bukan berdasarkan agama tetapi berdasarkan Pancasila, namun semua warga negara diwajibkan beragama dan tidak boleh menistakan agama. “Sering kali ketika saya mengisi pengajian, banyak jamaah saya yang bertanya JIL ini harus diapakan karena selalu menistakan ajaran Islam, ” ujar ahli dari Yayasan Irena Center Drs Hj Nurdiati Akma, MSi dalam ... Read More »

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak kehadiran saksi ahli pakar HAM dan kebebasan beragama asal Amerika Serikat (AS) dalam uji materi UU Penistaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran saksi ahli dari negeri Paman Sam justru membuktikan adanya skenario internasional untuk mengacaukan kehidupan beragama di tanah air. “Saya tidak setuju pemohon mendatangkan saksi HAM atau kebebasan beragama dari ... Read More »

Jakarta – Uji Materi UU no 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama mengagendakan keterangan saksi. Saksi ahli dari pemohon, MM Billah, menyebut agama tidak bisa dilihat, diraba, dirasa dan dicicipi sehingga sulit membuktikan penodaan agama. “Agama itu sesuatu yang tidak bisa diraskan, tidak bisa dicicipi. Sehingga kalau ada penodaan agama tidak bisa diketahui.  Persoalannya bagaimana penodaan itu dibuktikan,” ujar MM Billah dalam ... Read More »

Bagi seorang Muslim netral dari agama itu jelas tidak boleh. Meskipun dia menjadi seorang kepala negara. Maka bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditanya apakah Lia Eden itu sesat atau tidak pasti SBY akan jawab Lia Eden itu sesat. “Saya tidak bisa membayangkan kalau ada Muslim yang menyatakan kebalikannya” tandas Dr Adhian Husaini salah satu ahli dari MUI. Karena bagi umat ... Read More »

Pokok-pokok ajaran suatu agama bila tidak diyakini dan diamalkan oleh seseorang maka orang tersebut tidak termasuk penganut agama tersebut. Misalnya agama Islam, maka bila seseorang tidak meyakini bahwa Alquran dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam maka ia tidak termasuk umat Islam. “Kalau hanya perbedaan tentang qunut atau tidak qunut, itu bukan masalah pokok. Tetapi kalau ada yang meyakini shalat tidak ... Read More »

Jika seseorang telah meyakini Islam maka ia harus meyakini kebenaran Alquran dan Hadits. Maka dengan mudah dapat diketahui seseorang telah menistakan agama atau tidak. Bila bertentangan dengan ajaran pokok yang ditegaskan dalam Alquran dan Hadits jelas itu penodaan. “Termasuk penodaan bila ada orang yang mengaku Islam tetapi menyatakan bahwa shalat lima waktu tidak wajib. Meyakini syahadat lain seperti Aliran Sabda ... Read More »

Pada sesi kedua Sidang Pleno Uji Materiil UU No 1 Tahun 1965, Rabu (24/2) siang di MK, Prof Dr Rusdi Ali Muhammad salah satu ahli dari pihak Pemerintah menyatakan bahwa umat beragama di Aceh rukun. Konflik yang selama ini terjadi di Aceh bukan karena masalah Penodaan Agama tetapi lebih kepada politik dan ekonomi antara pemerintah pusat dengan Aceh. Ketika Aceh ... Read More »