Al-Waie

Pengantar:

Anggaran belanja dalam RAPBN 2011 direncanakan sebesar Rp 1.202 triliun. Angka itu hampir tiga kali lipat dari tahun 2004. PDB negeri ini pada tahun 2011 diperkirakan lebih Rp 6.800 triliun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 237,6 juta jiwa maka pendapatan perkapita penduduk negeri ini sekitar Rp 28 juta atau US$ 3100 pertahun. Mestinya dengan angka sebesar itu, tidak ada lagi penduduk miskin di negeri ini. Namun nyatanya, tahun 2010 ini masih ada 13,3 % penduduk miskin atau sekitar 31 juta jiwa dengan standar pendapatan kurang dari 1 dolar per hari. Begitu juga masih banyak daerah tertinggal. Infrastruktur pun belum memadai apalagi di daerah yang jauh dari Jakarta. Tersirat ada masalah dalam pengelolaan kekayaan negeri ini, terutama APBN. APBN negeri ini yang bercorak kapitalis terkesan belum pro rakyat dan sebaliknya lebih pro kapitalis.

Bagaimana solusinya menurut APBN syariah dalam bingkai Khilafah? Untuk membahas seputar hal itu, Redaksi al-Waie mewawancarai Dr. Arim Nasim, Koordinator Mata Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Konsultan Manajemen dan Perbankan Syariah. Berikut petikan wawancaranya.

APBN negeri ini sudah benar?

Menurut saya, APBN Indonesia sangat bermasalah baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaraannya. Indikasinya sederhana saja. Walaupun jumlah anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran tiap tahun meningkat, ia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. RAPBN Indonesia tahun 2011, misalnya, sebesar Rp 1.202 Triliun. Angka ini meningkat hampir 300 persen jika dibandingkan dengan APBN 2004 ketika SBY pertama kali menjabat yang ‘hanya’ Rp 403 T. Namun, walaupun anggaran terus meningkat, pelayanan negara terhadap rakyat makin buruk, korupsi makin meningkat dan rakyat makin menderita dengan angka kemiskinan yang terus bertambah. Kalau berdasarkan standar Bank Dunia, 50% penduduk indonesia, yaitu di atas 100 juta, tergolong miskin.

Jadi apakah APBN kita selama ini pro rakyat?

Selama paradigma ekonomi masih kapitalis/neoliberal, jangan berharap ada RAPBN yang pro rakyat.

Indikasinya apa?

Indikasinya bisa dilihat dari aspek penerimaan maupun pengeluaran APBN. Dari sisi penerimaan, sumber utama RAPBN berasal dari pajak yang diambil dari rakyat yaitu sebesar Rp 839 T atau sekitar 70%. Sumber lainnya, hutang, sebesar 122,5 T (10%). Padahal kekayaan alam negeri ini masih banyak seperti tambang emas, perak, minyak, gas dan lainnya. Kemana hasil kekayaan alam tersebut yang harusnya menjadi sumber utama APBN itu?

Adapun dari sisi pengeluaran, APBN selalu dibebani oleh anggaran pembayaran hutang luar negeri. Untuk tahun 2011 cicilan untuk bunga utang saja telah mencapai Rp 116,4 T. Kalau dihitung dengan pokoknya, cicilan mencapai Rp 240 triliun atau 25 persen APBN; 50 persen APBN lainnya digunakan untuk belanja pegawai dan para pejabat yang terus naik. Misalnya, sekarang ada anggaran renumerasi pejabat, kemudian anggaran rumah aspirasi untuk anggota Dewan sebesar 200 juta peranggota dengan total 112 M. Padahal gaji mereka juga sudah sangat tinggi.

Sebaliknya, anggaran subsidi untuk kepentingan rakyat terus dikurangi. Untuk 2011 total subsidi turun dari 201,3 T tahun 2010 menjadi 184,8 T. Di antaranya subsidi pupuk turun dari 18,4 t menjadi 16,4 T; subsidi listrik turun 14,1 T dari 55,1 T menjadi 41 T sehingga TDL awal tahun depan akan naik lagi 15%.

Mengapa APBN kita lebih pro kapitalis?

Karena paradigma ekonomi kita semakin kapitalis (neoliberal), bahkan lebih neoliberal dibandingkan Amerikat Serikat yang sering jadi “teladan” pemimpin bangsa ini. Saat ada keinginan dari BUMN Cina, CNOOC, untuk mengakuisisi perusahaan swasta nasional AS, yaitu UNOCAL, Senator Byron Dorgan (senator dari North Dakota, AS) berkata, “Unocal berada di AS dan telah menghasilkan 1,75 miliar barel minyak. Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing.”

Penolakan AS ini sebenarnya bertentangan dengan agenda neoliberal yang dia kampanyekan. Namun, AS memandang dengan membiarkan Unocal menjadi milik asing merupakan tindakan bodoh yang akan mengancam keamanan nasional. Bagi AS, lebih baik menjilat ludah sendiri daripada menjual Unocal.

Bandingkan dengan kebijakan ekonomi Indonesia yang sangat berani dan begitu mudah menjual BUMN-BUMN strategis kepada asing seperti Indosat. Pemerintah juga menyerahkan begitu saja Blok Cepu kepada Exxon Mobile. Padahal Pertamina sebagai BUMN mampu mengelola tambang minyak, yang memiliki cadangan sangat besar tersebut.

Untuk melegalkan liberalisasi perekonomian Indonesia, DPR telah mengesahkan berbagai undang-undang seperti UU SDA, UU Migas dan UU Penanaman Modal yang sangat liberal yang isinya antara lain: mempersamakan kedudukan investor lokal dengan investor asing dalam seluruh bidang usaha; tidak ada pembedaan bidang usaha; melarang negara melakukan nasionalisasi; serta penyelesaian sengketa dengan investor asing dilakukan di arbitrase internasional, bukan di pengadilan Indonesia. Bahkan tahun 2011 sudah diagendakan untuk menjual 6 BUMN lagi kepada swasta atau asing.

Apa kesalahan paradigma APBN kapitalis?

Kesalahannya terletak pada paradigma ekonomi kapitalis tentang kepemilikan. Sistem Ekonomi Kapitalis berprinsip apapun bisa dimiliki oleh individu atau swasta dan negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian. Dampaknya terhadap APBN: Pertama, kekayaan alam dikuasai oleh swasta, sementara untuk melaksanakan tugas negara, negara memungut pajak dari rakyat. Kedua, karena negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian maka subsidi tidak boleh ada dalam APBN, walaupun dalam kenyataannya mereka sendiri banyak menyalahi prinsip dasar itu, misalnya kasus bailout yang dikucurkan untuk menyelamatkan lembaga keuangan yang terjadi di Amerika Serikat.

Bagaimana dengan tawaran APBN Syariah sebagai alternatif?

Paradigma APBN berhubungan dengan Politik Ekonomi. Dalam Politik Ekonomi Islam, negara wajib memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat serta menjamin kemungkinan pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan. Oleh karena itu, fokus APBN Syariah adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap warga negara maupun kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan serta memberikan jaminan peluang pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan tersier sesuai kemampuan masing-masing.

Apa keunggulan APBN Syariah dibandingkan dengan APBN saat ini?

Dari sisi penerimaan, negara Khilafah tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak hanya temporer ketika Kas Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi untuk kepentingan darurat dan hanya dipungut dari orang kaya dan Muslim. Jumlahnya tidak boleh melebihi kebutuhan temporer itu. Ini jelas beda dengan sistem APBN kapitalis, termasuk APBN Indonesia, yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Jelas rakyat dizalimi dua kali; kekayaan alamnya dijual ke swasta atau asing dan untuk membiayai negara rakyat kemudian dipaksa bayar pajak.

Dari sisi pengeluaran, APBN Indonesia saat ini sebagian besar untuk bayar hutang (kepentingan para kapitalis) dan gaji serta fasilitas para pejabat. Sebaliknya, dalam APBN Khilafah, sebagai besar dana digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan para pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk anggaran yang cukup untuk pendidikan, kesehatan dan keamanan gratis serta untuk pelayanan dan sarana publik seperti sarana transportasi massal, infrastruktur, komunikasi, dsb.

Jika penerimaan dari pajak dalam APBN Khilafah hanya sewaktu-waktu, lalu bagaimana Khilafah bisa membiayai belanja negara yang besar?

Dalam Sistem Ekonomi Islam di bawah Khilafah, sumber pendapatan negara bertumpu pada pengelolaan negara atas kepemilikan umum seperti sumberdaya alam di antaranya kekayaan hutan, minyak, gas, tambang emas, perak dan barang-barang tambang lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kekayaan milik umum ini hanya dikelola oleh negara mewakili rakyat. Syariah Islam melarang pemberian konsesi kepada swasta baik orang atau badan usaha, apalagi swasta asing. Sumber kedua adalah pengelolaan negara atas fai, ghanimah, kharaj, jizyah, khumus rikaz, aset negara dan BUMN, dsb.

Apakah itu mungkin?

Sangat mungkin. Contoh kalau APBN menggunakan prinsip syariah maka hasil ratusan atau ribuan ton emas dan jutaan ton tembaga di bumi Papua yang sekarang dikuasai Freeport, miliaran barel minyak di Blok Cepu yang diserahkan ke Exxon Mobil dan di tempat lainnya, tambang-tambang batubara, besi, timah dsb, yang sekarang 90% dikuasai asing semuanya masuk ke kas APBN untuk kepentingan rakyat. Kontrak Gas Tangguh yang berpotensi merugikan negara Rp 750 triliun yang diberikan ke Cina juga akan bisa diselamatkan untuk kepentingan rakyat. Masih banyak lagi yang lainnya. Jadi negara tidak akan menzalimi akyat dengan memungut pajak permanen.

Pengelolaan keuangan Khilafah bersifat sentralistik. Bisa dijelaskan?

Sistem Khilafah menganut negara kesatuan. Anggaran pengelolaan keuangannya bersifat sentralistik (tidak otonom). Anggaran belanja daerah tidak didasarkan pada potensi kekayaan alam daerah tersebut, tetapi didasarkan kepada kebutuhan daerah itu untuk kesejahteraan rakyat. Daerah yang berlimpah kekayaan alam tidak akan dibiarkan mengelolanya sendiri (otonomi) hanya untuk kepentingan daerah itu saja.

Bagaimana realisasinya?

Dalam syariah Islam, kekayaan alam di suatu daerah bukan hanya milik daerah itu saja, tetapi milik rakyat secara keseluruhan. Jadi keuangan akan dikelola secara terpusat dan didistribusikan sesuai kebutuhan tiap daerah secara proporsioal. Misal, pemasukan satu daerah hanya 1 T, kebutuhannya 2 T, daerah itu akan diberi 2 T. Sebaliknya, satu daerah pemasukannya 10 T, kebutuhannya hanya 3 T, maka akan diberi 3 T. Dengan begitu, tidak ada kesenjangan anggaran antardaerah di wilayah Khilafah. Juga tidak akan ada istilah departemen basah dan depertemen kering, seperti saat ini, misalnya kalau gaji Departemen Keuangan golongan III/A bisa sampai 12 juta, sementara gaji dosen Golongan III/D hanya kurang dari 3 juta.

Bagaimana kondisi masyarakat jika APBN Syariah seperti itu diterapkan?

Masyarakatnya makmur dan sejahtera dan lebih dari itu mereka akan mendapat keberkahan yang Allah berikan melalui langit dan bumi. Semua rakyat akan bisa mendapat akses ke pendidikan, kesehatan, dan semua bentuk pelayanan publik yang berkualitas denga biaya yang murah bahkan gratis. Jaminan keamanan akan diberikan sehingga rasa aman akan dinikmati oleh seluruh rakyat. Rakyat pun tidak akan terlalu dipusingkan untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan begitu, mereka bisa mencurahkan waktu mereka untuk beribadah, berpikir termasuk untuk melakukan inovasi dan mengembangkan peradaban. Masyarakat akan maju secara teknologi, berakhlak mulia dan berperadaban adi luhung akan sangat mungkin terwujud. Kebaikan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat baik Muslim maupun non-Muslim, bahkan akan bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin pun benar-benar nyata. []