Ramadhan. Itulah bulan kemuliaan, bulan pembentuk ketakwaan. Tegas sekali hal ini disebutkan di dalam al-Quran: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa (TQS al-Baqarah [2]: 183).
Namun sayang, bulan mulia yang sejatinya melahirkan ketakwaan sering dinodai oleh perbuatan yang justru menjauhkan keberkahan Ramadhan itu sendiri. Tengok, setiap Ramadhan, hampir semua stasiun TV berisi tayangan yang jauh dari nilai ketakwaan. Sinetron atau lawakan konyol yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam terus ditayangkan. Dengan dalih hiburan menemani sahur, waktu yang penuh dengan keberkahan tersebut diisi dengan laghwun (perkara yang sia-sia). Mengapa ini terjadi? Sebab, pers tidak diarahkan oleh penguasa untuk membentuk ketakwaan. Penguasa tidak mendudukkan dirinya sebagai benteng dalam menjaga masyarakat dari kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, kerusakan akhlak, liberalisasi keyakinan, dan sebagainya. Bila ini terus terjadi, mungkinkah ketakwaan yang sempurna dapat diraih pada bulan Ramadhan?
Ramadhan tahun ini bertepatan dengan ajang Pemilihan Presiden (Pilpres). Pilpres diselenggarakan pada 9 Juli 2014, minggu kedua Ramadhan. Pada akhir Juni 2014, saya ditakdirkan Allah SWT bersilaturahmi dengan Ketua PBNU, KH Slamet Effendi Yusuf. Beliau menceritakan bahwa pada saat mengunjungi pesantren di Situbondo ada mantan Ketua Umum PBNU yang memuji-muji Jokowi sebagai orang yang layak menjadi Presiden Indonesia. Beberapa alasan pun diungkapkan. Namun, sebagaimana diketahui, jika Jokowi menjadi presiden maka yang akan menggantikan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah Wakil Gubernur Basuki alias Ahok. Tidak mengherankan, Pak Slamet, begitu biasa saya memanggil beliau, berseloroh kepada para kiai dan santri, “Jakarta itu dulunya Jayakarta, merupakan terjemahan dari Fathan Mubina. Jakarta didirikan oleh wali, Fatahillah. Masa iya rela provinsi yang didirikan oleh wali dipimpin oleh non-Muslim!”
Di sisi lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan dukungannya kepada calon presiden Prabowo.
Saya bertemu dengan banyak tokoh dengan pandangan yang berbeda. Sebagian mendukung calon nomor 1, sebagian lagi mendukung calon nomor 2, tentu dengan argumen masing-masing. Tarik-menarik dukungan pun terjadi dimana-mana.
Ada beberapa hal yang mestinya tidak luput dari pengamatan. Sekadar contoh, kedua calon presiden ketika debat mengucapkan salam, lalu diikuti dengan salam non-Muslim, “Shalom…Om Swastiastu.” Bila hal ini menjadi terbiasa setelah menjadi presiden, jangan heran bila banyak orang ikut-ikutan. Perbuatan ini ditegaskan oleh Rasulullah saw., “Siapa yang memberikan contoh keliru, lalu orang sesudah dia mencontoh perbuatan itu, maka bagi orang itu dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa dikurangi dari dosa-dosanya sedikit pun.” (HR Ahmad).
Contoh lain, dalam debat calon presiden maupun selama kampanye, kedua calon tidak pernah berbicara tentang Islam, apalagi penerapan syariah Islam. Keduanya sama-sama mendasarkan diri pada hukum buatan manusia sesuai demokrasi. Bahkan dalam debat 15 Juni 2014 Jokowi mengatakan, “Saya hanya mau tunduk pada konstitusi.” Padahal semestinya seorang Muslim itu hanya tunduk pada hukum Allah yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, bukan pada hukum buatan manusia (Lihat: QS al-Maidah [5]: 50).
Pada 18 Juni 2014, ketika berkampanye di Manado, Prabowo mengatakan, “Siapa bilang saya anti-Kristen. Ibu saya Kristen. Keluarga saya Kristen; ada Katolik, ada Protestan. Semua agama itu benar di sisi Tuhan.” Hal ini bertentangan dengan al-Quran yang menegaskan: Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam (TQS Ali Imran [3]: 19).
Bila demikian, mungkinkah penguasa menjadi benteng umat? Mungkinkah penguasa terpilih memerintah dengan ketakwaan sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya imam/khalifah itu adalah benteng, (masyarakat) diperangi dari belakangnya dan berlindung dengannya. Jika ia memerintahkan takwa dan adil maka ia akan mendapatkan pahalanya. Namun, jika ia memerintahkan dengan selainnya maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR al-Bukhari).
Sekadar mengingatkan, ketika ditanya tentang sikap terhadap pihak asing yang menguasai sumberdaya alam, Jokowi mengatakan, “Kita harus menghormati perjanjian sebelumnya. Kalau ada peluang kita akan upayakan. Namun, kalau sudah ditetapkan sekian puluh tahun, kita harus menghormati perjanjian.”
Adapun Prabowo, yang tadinya keras akan melakukan nasionalisasi, menyatakan, “Perlu dilakukan renegosiasi.”
Berkaitan dengan hal ini Islam menegaskan bahwa sumberdaya alam merupakan milik umum (milkiyah ‘ammah); tak boleh diserahkan kepada swasta, baik swasta dalam negeri ataupun asing. Perjanjian yang bertentangan dengan Islam tidak mengikat. Selain itu Allah SWT menetapkan: Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin (TQS an-Nisa’ [4]: 141).
Bila ini yang terjadi, mungkinkah penguasa berperan sebagai benteng? Tidak!
Ramadhan adalah bulan pembentuk ketakwaan. Orang yang shaum dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridha Allah SWT akan mewujudkan ketakwaan bukan hanya dalam dirinya, melainkan juga dalam masyarakatnya. Orang yang shaum untuk meraih ketakwaan niscaya akan mendapatkan keberkahan Ramadhan. Orang yang shaum dan berupaya untuk membentuk masyarakat yang bertakwa dengan menerapkan syariah Islam juga akan diberi Allah SWT keberkahan. Allah SWT berfirman: Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa niscaya Kami membukakan bagi mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka mendustakan (ayat Kami) sehingga Kami menyiksa mereka akibat apa yang mereka lakukan (TQS al-A’raf [7]: 96).
Dengan demikian Ramadhan akan penuh makna dan berdampak besar jika kita mampu mewujudkan takwa, baik dalam level pribadi maupun di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, kerugian besar jika pada saat Ramadhan kita malah turut mengokohkan sistem demokrasi, sistem yang menjadikan manusia sebagai sang pembuat hukum. Na’udzu bilLahi min dzalika. [Muhammad Rahmat Kurnia; DPP Hizbut Tahrir Indonesia]