Tahun 2015 diwarnai oleh kezaliman yang menimpa umat Islam Rohingya. Umat Islam Rohingya sebenarnya telah tinggal di wilayah Rakhine atau Arakan sejak abad ke-8. Namun, kini mereka tidak punya negara (stateless). Pemerintah Myanmar terus melakukan kezaliman kepada mereka: membatasi geraknya; tidak memberi hak atas tanah, pendidikan dan layanan publik. Menurut Amnesty Internasional, Muslim Rohingnya juga menjadi sasaran aksi kekerasan dan pembunuhan massal oleh para ekstremis Budha yang didiamkan oleh Pemerintah Myanmar.
Badan pengungsi PBB, UNHCR, menyebut, akibat penyerangan yang terus terjadi, puluhan ribu kaum Muslim tewas, ratusan ribuan lagi terpaksa lari ke berbagai wilayah seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Sekitar satu juta orang Muslim Rohingya kini terpaksa hidup di luar Myanmar. Belum ada negara ketiga yang bersedia menerima mereka secara permanen. Tak dapat ditutupi, Pemerintah Myanmar berniat membasmi Muslim Rohingya (Muslim cleansing).
Setiap tahun, ribuan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan pencari suaka asal Bangladesh berlayar menuju Malaysia dan Indonesia dengan kapal-kapal dari sindikat perdagangan manusia. Dalam tiga bulan pertama 2015, PBB memperkirakan ada 25.000 pengungsi yang berangkat. Kebanyakan dari kamp-kamp gelap di Thailand.
Awalnya sejumlah negara menolak pengungsi Rohingya, termasuk Indonesia, Bangladesh dan Malaysia. Sungguh tragis nasib mereka. Penolakan bahkan pengusiran para pengungsi Rohingya oleh sejumlah negara jadi pertanda tumpulnya nurani kemanusiaan para pemimpin negara itu. Mereka tahu, pengungsi Rohingya harus segera ditolong, sebab mereka telah menderita dan sudah banyak yang meninggal di tengah laut. Setelah isu itu menjadi ramai dan dikritik keras oleh masyarakat termasuk dunia internasional, pengungsi Rohingya akhirnya diterima.
Di Indonesia, sebagian dari para pengungsi Rohingya ditampung di kamp-kamp pengungsian di Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan Pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa. Pemerintah Indonesia akan menampung para pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai utara Aceh selama satu tahun. Lalu setelah setahun bagaimana nasib mereka? Pemerintah Indonesia, paling tidak atas nama kemanusiaan, harus menampung mereka. Indonesia punya pengalaman cukup bagus saat menampung ribuan pengungsi Vietnam dulu di Pulau Galang.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) turut ambil bagian dalam penyaluran bantuan kepada para pengungsi Rohingya. Bantuan disalurkan dalam bentuk bahan pangan, sandang, alat-alat medis, pembangunan fasilitas, pembangunan dipan atau balai-balai sebagai alas tidur dan pendistribusian air bersih dan air mineral isi ulang. Selain itu juga dilakukan program recovery mental.
Munculnya masalah pengungsi Rohingya itu kembali pada tiga akar masalah. Pertama: Kebencian yang luar biasa para biksu terhadap di Myanmar. Kedua: Penolakan terhadap para pengungsi Muslim Rohingya menunjukkan bagaimana nasionalisme telah membuat negara-negara bertindak demi kepentingan yang sempit dari negara masing-masing tanpa melihat persoalan orang lain yang lebih besar. Ketiga: Munculnya masalah itu adalah cermin dari Muslim yang terpecah belah setelah tidak ada Khilafah yang menjadi entitas syar’i pemelihara dan pelindung kaum Muslim.
Serangan Paris, Membidik Islam
Jumat (13/11/2015) bom mengguncang Paris. Serangan dilakukan di 6 titik, secara terpisah, pada waktu yang bersamaan. Korbannya 129 tewas, 300 luka-luka. Menariknya, pelaku bom bunuh diri meninggalkan jejak, paspor berkebangsaan Suriah. Tak lama setelah insiden ini, PM Prancis, Manuel Valls (13/11/2015) langsung mengeluarkan pernyataan, bahwa serangan ini diatur dari Suriah. Itu dikuatkan dengan klaim ISIS sabagai pihak yang melakukan serangan ini.
Peristiwa ini terjadi dua hari sebelum KTT G-20 di Antalya, Turki, Ahad (15/11). Di sela-sela KTT G-20, Presiden AS Barack Obama bertemu PM Turki, Erdogan. Setelah pertemuan itu, Obama menyatakan, “Kedua pemimpin sepakat untuk menunjukkan solidaritas kepada Prancis dalam melacak pelaku serangan di Paris dan akan meningkatkan kekuatan untuk menumpas jaringan jihadis tersebut.”
Hal yang sama dilakukan Obama dengan Raja Salman dari Kerajaan Saudi. Seorang pejabat AS, seperti dikutip dari AFP (15/11) menyatakan, pembicaraan dengan Raja Salman meliputi klaim ISIS di balik serangan di Paris.
Obama juga melakukan pembicaan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengenai masalah yang sama. Pihak Gedung Putih mengatakan, kedua pemimpin itu sepakat, bahwa konflik di Suriah mendesak dicarikan jalar keluar menyusul serangkaian serangan Paris. Dua pemimpin negara-negara besar itu setuju perlunya gencatan senjata dan transisi politik di Suriah. Obama menyambut segala usaha untuk menentang ISIS dan menyerukan kepada Rusia untuk memusatkan perhatian pada kelompok itu dalam operasinya di Suriah. Namun, seorang pejabat Rusia mengatakan negaranya dan Amerika masih mempunyai perbedaan tentang taktik yang seharusnya digunakan dalam memerangi ISIS (BBC, 16/11).
Setelah Serangan Paris ini, 12 pesawat tempur Prancis menyerang Raqa, Suriah. Dikutip dari AFP, Senin (15/11/2015) ini merupakan serangan udara pertama Prancis melawan ISIS setelah aksi teror kelompok itu di Paris.
Dari berbagai fakta yang janggal dan manuver politik yang ditampilkan, tidak salah jika serangan Paris ini merupakan Operasi False Flag (Bendera Palsu). Operasi False Flag adalah operasi rahasia yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan atau organisasi, yang dirancang untuk muncul seolah-olah ini dilakukan oleh entitas lain, untuk membenarkan menuju ke arah peperangan melawan orang-orang yang telah dituduh salah tersebut.
Pertama: Terjadinya serangan di enam titik, serentak dan waktu yang sama, dilakukan di negara sekaliber Prancis, dan intelijen negara itu tidak bisa mengendusnya. Ini tentu aneh, bahkan aib. Kedua: Pelaku bom bunuh diri, yang potongan jarinya ditemukan, diketahui bernama Omar Ismail Mostefai (29 tahun), telah diinformasikan oleh Kepolisian Turki kepada Kepolisian Prancis dua kali, pada Desember 2014 dan Juni 2015, tetapi tak ditanggapi. Mostefai yang dilahirkan di kawasan miskin Paris, Courcouronnes, 21 November 1985, pernah didakwa atas delapan kejahatan ringan antara tahun 2004 dan 2010, namun tidak dipenjara (AFP, 16/11). Ketiga: Terjadi dua hari menjelang KTT G-20 di Antalya, Turki, juga bukan momentum kebetulan. Keempat: Senin (16/11) sebanyak 12 pesawat tempur, termasuk 10 pengebom, menjatuhkan 20 bom ke target di Raqqa, Suriah. Kelima: Prancis pun langsung mengirim Kapal induk Charles de Gaulle dikerahkan ke Mediterania Timur untuk meningkatkan operasi di Suriah.
Semuanya ini sudah cukup untuk membuktikan, apa, siapa dan motif serangan Paris yang sesungguhnya. Siapapun pelakunya, serangan Paris ini jelas telah menjadi justifikasi kebijakan Prancis untuk meningkatkan serangannya ke Suriah. Ini seperti cara AS ketika menginvasi Irak dan Afganistan, setelah Serangan WTC 9/11/2001. Serangan Paris ini juga digunakan untuk menggalang dukungan Eropa, dan negara-negara G-20, terhadap rencana AS dan sekutunya di Suriah. Bagi Prancis, ini merupakan momentum untuk meraih lebih banyak keuntungan di Suriah dan seluruh dunia, sebagaimana yang diraih AS di Irak dan Afganistan, pasca 9/11.
Sebagaimana diketahui, dalam Proposal De Mistura—buatan AS—Rusia, KSA, Iran, Suriah, Irak dan terakhir Turki berada dalam satu front AS. Adapun Prancis, Jerman, Inggris dan negara Eropa lainnya berada dalam satu front lain. Meski awalnya mereka menginginkan Bashar Asad segera ditumbangkan, bukan untuk mendukung Revolusi Syam, tetapi untuk mengakhiri kekuasaan AS di Suriah. Namun, sebelum Serangan Prancis (Jumat, 13/11), mereka terpaksa mengikuti rencana AS.
Meski demikian, front AS dan Eropa sepakat dalam satu hal, bahwa Revolusi Syam adalah ancaman bagi mereka. Mereka paham, keberhasilan revolusi ini berarti kembalinya Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah, bukan Khilafah ala ISIS. Hanya saja, front Eropa ingin memanfaatkan momentum ini untuk melenyapkan dominasi AS dan antek-anteknya di Suriah. Pada saat yang sama, jika ini tidak berhasil, mereka tetap mempunyai musuh bersama, yaitu ancaman Revolusi Syam, dengan tegaknya Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
Karena itu Serangan Prancis (Jumat, 13/11) yang diikuti dengan invasi Prancis ke Suriah akan dijadikan sebagai amunisi bagi Prancis dan Eropa untuk: Pertama, menjalankan rencana mereka sendiri, dan keluar dari rencana AS. Kedua, jika ini tidak berhasil, maka momentum ini akan digunakan untuk mengaborsi Revolusi Suriah, melalui tekanan bertubi-tubi, hingga para Mujahidin itu menyerah. []