Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
Pembaca yang budiman, tahun 2015 sudah berlalu. Setahun memang bukan waktu yang panjang. Terasa singkat. Namun, meski singkat, banyak peristiwa yang terasa bergulir sangat cepat di negeri ini. Utang luar negeri, misalnya, bertambah sangat cepat hanya dalam setahun masa kepemimpinan Jokowi pada tahun 2015. Saat ini utang luar negeri telah menyentuh di kisaran Rp 4 ribu triliun. Demikian pula liberalisasi di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Implikasinya, harga BBM pun sangat cepat naik sebagai konsekuensi liberalisasi di sektor energi. Akibatnya, angka pengangguran pun cepat bertambah. Ini tidak lain akibat amat cepatnya berbagai perusahaan gulung tikar karena tak sanggup lagi menanggung beban operasional akibat kenaikan harga BBM. Yang paling mutkahir, Freeport pun sangat cepat untuk mengajukan kembali izin kontraknya untuk terus mengeruk kekayaan emas di Bumi Papua. Pemerintah pun tak kalah cepat merespon permintaan perpanjangan izin Freeport. Padahal sesuai aturan, Freeport baru boleh mengajukan perpanjangan izin kontrak pada tahun 2019 nanti.
Alhasil, tahun 2015 rezim Jokowi memang rezim yang sangat cepat dalam ’berkerja’. Sayang, itu hanya terkait dengan berbagai kepentingan asing dan aseng. Untuk rakyat, rezim Jokowi amat lambat. Lihat saja, dalam kasus bencana asap pada tahun lalu, misalnya, berbulan-bulan Pemerintah seolah tidak melakukan apapun. Padahal sudah puluhan juta orang jadi korban bencana asap. Sebagian terpapar penyakit saluran pernapasan. Sebagian lagi bahkan meninggal dunia, terutama anak-anak. Kerugian material pun sangat banyak. Belum lagi dalam banyak kasus yang lain Pemerintah pun sama: lambat!
Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Sampai kapan? Akankah semua itu terulang pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya? Apa akar penyebabnya? Adakah solusi dan harapan baik pada tahun-tahun yang akan datang?
Itulah persoalan sepanjang 2015 di negeri ini yang coba dihadirkan kembali kepada pembaca pada edisi al-waie kali ini. Tujuannya tidak lain sebagai bahan refleksi sekaligus ikhtiar mencari solusi, tentu dari sudut pandang Islam. Sebagaimana secara berulang sering kami sampaikan, solusi itu sebetulnya sudah pasti, yakni syariah dan Khilafah. Persoalannya tinggal apakah umat dan terutama penguasa dan para pejabatnya mau tidak mengambil solusi ini? Selamat membaca!
Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
