Tag Archives: Pendidikan

[Al Islam 610] Hajatan tahunan pemerintah dalam bidang pendidikan, yakni Ujian Nasional (UN) tingkat SD hingga SLTA, baru saja usai. Penyelenggaraan UN tahun 2012 menelan biaya hingga Rp. 600 milyar lebih. Tujuan penyelenggaraan UN itu untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu ... Read More »

[Al Islam 565] Penyelenggaraan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 telah berakhir. Jumlah peserta yang lolos SNMPTN mencapai 118.233 orang dari 540.953 orang yang mendaftar. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun lalu, yang hanya 92.511 kursi. Daya tampung penerimaan melalui SNMPTN meningkat, dari 96.684 kursi pada tahun lalu menjadi 119.041 kursi pada tahun ini. Jumlah total mahasiswa yang diterima ... Read More »

(Potret Suram Pendidikan Akibat Liberalisasi) DR. Yasir Ibrahim -LS DPP HTI Pendahuluan Berbagai model penerimaan mahasiswa baru di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, terutama yang dulu berstatus badan hukum milik negara (BHMN), berubah menjadi BLU (Badan Layanan Umum) hampir sama cuma membedakan tata kelola keuangan separuh disetor ke pemerintah masuk kas negara dan separuh masuk ke kas Perguruan ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS–Sebagai konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikan menjadi subyek pajak. Karena itu, lembaga penyelenggara pendidikan yang kelak akan berubah nama menjadi badan hukum pendidikan akan dikenai pajak. “Saya belum cek ke Dirjen Pajak, tapi katanya bakal ada keringan pajak untuk penyelenggara pendidikan,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyi di hadapan pimpinan redaksi media cetak dan ... Read More »

Setelah gedung SMKN 1 Malingping roboh, empat ruang kelas SD Negeri III Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, ambruk Rabu (24/12) dini hari. Padahal, SD itu baru saja dibangun sekitar tiga bulan lalu dengan dana Rp 217,4 juta. Menurut keterangan warga, ruang kelas SD Negeri III Pamarayan itu ambruk sekitar pukul 02.15. Tidak ada korban jiwa karena ruangan dalam kondisi kosong. Namun, ... Read More »

SEMARANG– Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang disahkan DPR RI pada 17 Desember 2008 oleh sejumlah kalangan akademisi dinilai rawan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan tinggi. Seorang dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sukrisno di Semarang, Kamis (25/12) mengatakan UU BHP bisa menimbulkan sikap diskriminatif, khususnya bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah. “Adanya UU ini dimungkinkan pihak universitas akan menaikkan biaya pendidikan ... Read More »

DPR tolak UU BHP lakukan komersialisasi pendidikan JAKARTA — Undang-Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) mewajibkan perguruan tinggi menjaring mahasiswa miskin yang berprestasi minimal 20 persen dari total peserta didik baru. Perguruan tinggi diminta merealisasikan amanat UU tersebut. ”Perguruan tinggi negeri (PTN) harus jemput bola karena semua PTN wajib membuktikan anak-anak miskin potensial di sana mencapai 20 persen,” ujar Dirjen ... Read More »

Keputusan Mahkamah Konstitusi soal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Negara lain banyak yang mengalokasikan anggarannya untuk pendidikan lebih besar daripada itu. Meski demikian, keputusan tersebut seolah-olah luar biasa dan kemudian dijadikan retorika politik untuk meraih citra dan simpati politik. Padahal, jika dicermati, dalam anggaran pendidikan 20 persen tersebut, tidak seluruhnya untuk pendidikan. Entah ... Read More »

HTI-Press. Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto mengatakan bahwa sistem pendidikan yang sekular-materialistik terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi yang utuh, yakni seorang ‘abidu al-shalih yang muslih, generasi yang cerdas, peduli bangsa dan kelak mampu menjadi pemimpin yang ideal Menurutnya, ada dua hal yang menyebabkan kegagalan pendidikan tersebut. Pertama, paradigma pendidikan yang keliru dengan asas sekuler. Tujuan pendidikan ... Read More »

HTI-Press. Ancaman kapitalisasi pendidikan dapat dilihat dengan sangat jelas, diantaranya pemerintah melepas tanggung jawab dari penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan, pemerintah berfungsi hanya sebagai fasilitator pendidikan, dan mengurangi perannya dalam pendidikan. Demikian dijelaskan oleh Fahmi Lukman, M.Hum dalam Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah Kampus Hizbut Tahrir Indonesia (BDK-HTI) Chapter UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan BEM Fakultas Ilmu Tarbiyah ... Read More »